BIMBINGAN TEKNIS PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN RANHAM 2011-2014

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) merupakan komitmen pemerintah Republik Indonesia terhadap penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM baik di pusat maupun daerah dengan memperhatikan aspek pluralisme dan multikulturalisme.  Oleh karena itu mandat  tersebut harus dipahami, dijadikan acuan dan dilaksanakan oleh semua penyelenggara kekuasaan negara secara akuntabel.

Demikian dikatakan Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Danan Purnomo, SH., M.Si saat menyampaikan kata sambutan dalam pembukaan acara Bimbingan Teknis Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RANHAM 2011-2012 di Hotel Santika, Yogyakarta (21/2). Acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal HAM bekerjasama dengan International Organitation for Migration (IOM) dan European Union ini dihadiri Direktur Informasi HAM mewakili Direktur Jenderal HAM Agus Saryanto, SH dan Para Pejabat Struktural Kanwil yang Kemenkumham DIY. Bimbingan Teknis Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RANHAM DIY diikuti sekitar 40 peserta dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah DIY berlangsung selama 3 hari dari tanggal 21 hingga 23 Februari 2012.

Kakanwil mengatakan, saat ini RANHAM Indonesia telah memasuki periode ketiga untuk tahun 2011-2014 dengan menekankan pada 7 program utama  yaitu Pertama, pembentukan dan penguatan institusi pelaksanaan RANHAM, Kedua persiapan pengesahan instrumen HAM internasional, Ketiga harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan, Keempat pendidikan HAM, Kelima penerapan norma dan standar HAM, Keenam pelayanan komunikasi masyarakat dan Ketujuh pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Dia menilai posisi RANHAM Indonesia sangat strategis. Pemetaan empat tahunan program kerja RANHAM merupakan perencanaan cerdas dan progresif dalam upaya perlindungan dan pemenuhan HAM. “Sungguh ini merupakan kerja-kerja besar yang membutuhkan tekad kuat kita semua dalam menyelaraskan gagasan yang utuh tentang pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia,” katanya.

Namun demikian, Kakanwil mengakui hingga kini dalam tataran implementasi, RANHAM masih menghadapi berbagai kendala seperti belum optimalnya pemahaman HAM khususnya pengintegrasian program-program RANHAM ke dalam tugas pokok dan fungsi yang telah ada. Disamping itu, menurut Kakanwil, masih belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan Program RANHAM hingga pemantauan, evaluasi dan pelaporannya. Oleh sebab itu, Kakanwil menilai acara bimbingan teknik pemantauan, evaluasi dan pelaporan RANHAM 2011-2014 tersebut sangat relevan sebagai upaya menyamakan persepsi  dan pemahaman dalam mengimplementasikan program-program RANHAM di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat terlaksana secara optimal, efektif dan berkesinambungan.

Kakanwil mengapresiasi pemerintah Propinsi DIY yang telah menempuh langkah maju dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan RANHAM. Tepatnya tanggal 29 November 2011, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. “Kami berharap Surat Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dapat ditindaklanjuti bersama secara optimal sehingga tujuan RANHAM yaitu mendorong terciptanya masyarakat adil, makmur, cerdas, sejahtera dan berbudaya Hak Asasi Manusia di wilayah Yogyakarta dapat terwujud,” imbuh Kakanwil. (Ign)