gototopgototop

Galeri Video

Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Cacat

RATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL

HAK-HAK PENYANDANG CACAT

(The Convention on The Rights of Persons with Disabilities )

Oleh : SERAFINA SHINTA DEWI

(Perancang Peraturan Perundang-undangan

Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY)

LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA KONVENSI

The Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD) merupakan Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Cacat yag disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sidang ke-61 tanggal 13 Desember 2006.

Konvensi internasional ini merupakan instrumen hak asasi manusia pertama yang secara komprehensif membicarakan dan memberikan perhatian pada kebutuhan orang-orang dengan segala jenis kecacatan, sebagaimana kutipan dari buku “Konvensi Hak Penyandang Cacat dan Protokol Opsional terhadap Konvensi” yang dikemukakan oleh Leonard Cheshire Disability dalam tulisan yang berjudul “Workshop Rekomendasi-Konvensi Hak Penyandang Cacat”.

Menurut Leonard, PBB melalui buku yang berjudul “Monitoring The Convention on The Rights of Persons with Disabilities, Guidance for Human Rights Monitors-Professional Training Series No. 17” memperkirakan terdapat 650 juta orang mempunyai kecacatan atau 10% dari total populasi di dunia. Sebagian orang dewasa dan anak-anak difabel dapat berintegrasi dalam kehidupan masyarakat tetapi mayoritas dari kaum difabel tersebut masih menghadapi diskriminasi, pengucilan, isolasi dan pelecehan. Selain hal tersebut, tidak sedikit kaum difabel yang hidup sangat miskin dan tidak memiliki pendidikan sehingga harus tinggal di panti penampungan dan tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Bahkan di beberapa negara, kaum difabel tidak diperkenankan mengurus surat kepemilikan atas harta benda.

Terbentuknya CRPD oleh PBB banyak dipengaruhi oleh beberapa intrument internasional yang telah berlaku sebelumnya, antara lain : Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948, Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat Tahun 1993, UNESCO Tahun 1960-Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Dunia Pendidikan, Konvensi Hak Anak Tahun 1989, Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua Tahun 1990 serta Stavanger Tahun 2004-Menuju Kewarganegaraan yang Penuh.

Usaha menuju pemenuhan hak asasi manusia yang menyandang kecacatan dilakukan oleh PBB, sebagaimana yang ditulis dalam “Sejarah Terbentuknya Konvensi tentang Perlindungan dan Peningkatan Hak Asasi dan Martabat Penyandang Cacat” pada www.inklusi.com, dimulai sejak :

1.     Tahun 1971 : diadopsi “Deklarasi tentang Hak-hak Penyandang Cacat Mental Retardasi” (Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons) yang berbicara tentang peningkatan kehidupan komunitas penyandang cacat mental retardasi;

2.     Tahun 1975 : Sidang Umum mengadopsi “Deklarasi tentang Hak asasi Penyandang Cacat” (Declaration on the Rights of Disabled Persons) dalam usaha meningkatkan hak sipil dan politik Penyandang cacat;

3.     Tahun 1976 : Sidang Umum medeklarasikan Tahun International Penyandang Cacat 1981 (1981, The International Year of Disabled Persons) yang menandai tekad penyandang cacat untuk turut berpartisipasi penuh dalam pembangunan;

4.     Tahun 1982 : sebagai tindak lanjut dari Tahun International Penyandang cacat, PBB mengadopsi “Program Aksi Dunia tentang Penyandang Cacat” (World Programme of Action Concerning Disabled Persons) dan menetapkan tahun 1983 – 1992 menjadi Dekade PBB untuk Penyandang cacat;

 

5.     Pengajuan tentang perlunya Perjanjian International tentang hak Penyandang cacat awalnya pada tahun 1987 dalam pertemuan para ahli dan organisasi kecacatan dalam review pertengahan Dekade PBB Penyandang cacat di Italy; Pertemuan Italy mengajukan draft outline Perjanjian pada Sidang Umum bulan Oktober tapi belum didapatkan kesepakatan untuk ditindak lanjuti; di tahun 1989, hasil pertemuan di Swedia diangkat kembali pengajuan Usulan Konvensi dan kembali gagal tetapi draft ini menjadi cikal bakal konsep Peraturan standar (Standard Rules);

6.     Tahun 1990 : Sidang Umum mengadopsi “Pedoman Aksi Tallinn atas Pengembangan sumber daya manusia dalam ruang lingkup kecacatan” (Tallinn Guidelines for Action on Human Resources Development in the Field of Disabilities);

7.     Tahun 1991 : diadopsi “Prinsip-prinsip Perlindungan orang dengan Penyakit mental dan meningkatan perawatan kesehatan mental” (Principles for the Protection of Persons with Mental Illness and the improvement of Mental health care);

8.     Tahun 1993 : ”Peraturan standar tentang Kesamaan kesempatan untuk Penyandang Cacat” (Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Person with Disabilities) diadopsi oleh Sidang Umum, juga pada tahun tersebut diputuskan bahwa tanggal 3 Desember menjadi Hari International Penyandang Cacat / Hipenca (International Day of Disabled Persons / IDDP);

9.     Tahun 1994 : Ben Lindqvist salah seorang activist tuna netra asal Swedia yang juga pendiri Disabled Peoples International (DPI berdiri tahun 1981) di tunjuk sebagai Special Rapporteur terhadap Standard Rules;

10. Tahun 1998 : Komisi Hak Asasi Manusia meloloskan Resolusi No. 31 tahun 1998, “Hak asasi orang-orang dengan Kecacatan” (Human Rights of Persons with Disabilities) yang berisi pengakuan tanggung jawab secara umum terhadap penyandang cacat dalam mandatnya;

11. Tahun 2000 : rapat kerja tingkat dunia organisasi non pemerintah (NGO) dibidang kecacatan dimana hadir organisasi kecacatan tingkat nasional maupun International, menyetujui ”Deklarasi Beijing tentang Hak Penyandang Cacat dalam Era Baru” mengajukan sebuah Konvensi bagi hak-hak asasi penyandang cacat; dan

12. Tahun 2001 : Konferensi Durban bulan September di Meksiko menegosiasikan kembali secara formal akan kebutuhan Konvensi yang ditindak lanjuti pada Sidang Umum PBB bulan Desember dengan dikeluarkan Resolusi No. 56/168 untuk pembentukan Ad Hoc Committee dengan mandat ” ...mempertimbangkan usulan sebuah Konvensi yang komprehensif dan integral dalam rangka meningkatkan dan melindungi Hak dan Martabat Penyandang cacat berdasarkan pendekatan secara holistic dari pekerjaan yang telah dilakukan pada lingkup pengembangan sosial, hak asasi manusia, dan non diskriminasi dengan memperhatikan rekomendasi dari Komisi HAM, dan Komisi Pengembangan Sosial”.

 

GARIS BESAR PENGATURAN DALAM KONVENSI

Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Cacat terbentuk berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana telah dinyatakan dalam prinsip-prinsip Piagam PBB yang mengakui martabat dan harkat yang melekat dan hak-hak yang setara dan tidak dapat dicabut dari semua anggota umat manusia sebagai dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia. Dalam konvensi ini, PBB menegaskan kembali tentang makna universalitas, sifat tidak terbagi-bagi, kesalingtergantungan dan kesalingterkaitan antara semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dan kebutuhan orang-orang penyandang cacat untuk dijamin sepenuhnya penikmatan atas hak asasi manusia dan kebebasan mendasar tersebut tanpa diskriminasi.

 

Konvensi ini mengakui pentingnya prinsip-prinsip dan panduan-panduan kebijakan yang termuat dalam Program Aksi Dunia tentang Penyandang Cacat dan dalam Peraturan Standar tentang Penyetaraan Kesempatan bagi Penyandang Cacat yang mempengaruhi pemajuan, pembentukan dan evaluasi kebijakan, perencanaan, program-program dan aksi-aksi di tingkat nasional, regional dan internasional demi memajukan penyetaraan kesempatan bagi penyandang cacat. Di dalam pengaturannya, Konvensi menekankan pentingnya pengarusutamaan persoalan-persoalan penyandang cacat sebagai bagian yang integral dalam strategi-strategi pembangunan berkelanjutan dan mengakui bahwa diskriminasi terhadap setiap orang atas dasar kecacatan adalah pelanggaran terhadap martabat yang melekat dan harga diri setiap manusia.

Selain hal tersebut di atas, Konvensi ini juga mengakui pentingnya aksesibilitas terhadap lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan serta terhadap informasi dan komunikasi untuk memampukan orang-orang penyandang cacat agar dapat menikmati semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar.

Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Cacat atau CRPD mempunyai tujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar secara penuh dan setara oleh semua orang penyandang cacat dan untuk memajukan penghormatan atas martabat yang melekat pada diri mereka. Orang-orang penyandang cacat termasuk mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Cacat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, meliputi :

1.  penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang;

2.  nondiskriminasi;

3.  partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat;

4.  penghormatan atas perbedaan dan penerimaan orang-orang penyandang cacat sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan;

5.  kesetaraan kesempatan;

6.  aksesibilitas;

7.  kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan

8.  penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari anak-anak penyandang cacat dan penghormatan atas hak anak-anak penyandang cacat untuk melindungi identitas mereka.

Konvensi ini juga mengatur mengenai kewajiban-kewajiban umum yang harus dilaksanakan yang dimuat dalam Pasal 4, yaitu :

1.  negara-negara pihak berkewajiban untuk menjamin dan memajukan pemenuhan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar semua orang penyandang cacat tanpa diskriminasi atas dasar kecacatan mereka;

2.  berkaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, setiap negara pihak berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah dengan semaksimal mungkin menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia serta dalam kerangka kerja sama internasional ketika diperlukan dengan tujuan untuk mencapai realisasi penuh hak-hak tersebut secara progresif tanpa prasangka terhadap kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Konvensi ini yang harus segera diterapkan berdasarkan hukum internasional;

 

 

 

3.  dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan maupun kebijakan untuk melaksanakan Konvensi ini serta dalam proses-proses pengambilan keputusan lainnya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan mengenai orang-orang penyandang cacat, negara-negara pihak harus berkonsultasi secara dekat dan terlibat secara aktif dengan orang-orang penyandang cacat, termasuk anak-anak penyandang cacat melalui organisasi-organisasi perwakilan mereka;

4.  tidak satu pun dalam Konvensi ini yang akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan yang lebih kondusif bagi realisasi hak-hak orang-orang penyandang cacat yang tercantum dalam hukum negara pihak atau hukum internasional yang berlaku bagi negara tersebut serta tidak boleh ada pembatasan apa pun atau derogasi terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar yang diakui oleh negara pihak pada Konvensi ini menurut hukum, konvensi-konvensi, peraturan atau kebiasaan dengan alasan bahwa Konvensi ini tidak mengakui hak-hak atau kebebasan-kebebasan tersebut atau bahwa negara pihak mengakui hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut hanya pada tingkatan tertentu; dan

5.  ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini berlaku untuk semua bagian di negara-negara bagian tanpa pembatasan atau pengecualian apa pun.

Perlindungan hak-hak Penyandang Cacat dalam Konvensi ini dimuat secara rinci dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 30 yang terdiri dari ketentuan mengenai :

1.  kesetaraan dan nondiskriminasi;

2.  perempuan Penyandang Cacat;

3.  anak-anak Penyandang Cacat;

4.  peningkatan kesadaran;

5.  aksesibilitas;

6.  hak hidup;

7.  situasi-situasi beresiko dan darurat kemanusiaan;

8.  pengakuan yang setara di hadapan hukum;

9.  akses atas peradilan;

10. kebebasan dan keamanan seseorang;

11. kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat;

12. kebebasan dari eksploitasi, kekerasan dan penganiayaan;

13. perlindungan terhadap integritas seseorang;

14. kebebasan bergerak dan kebangsaan;

15. hidup mandiri dan keterlibatan dalam masyarakat;

16. mobilitas personal;

17. kebebasan berekspresi dan berpendapat serta akses terhadap informasi;

18. penghormatan terhadap privasi;

19. penghormatan terhadap rumah dan keluarga;

20. pendidikan;

21. kesehatan;

22. habilitasi dan rehabilitasi;

23. pekerjaan;

24. standar kehidupan yang layak dan jaminan sosial;

25. partisipasi dalam kehidupan politik dan publik; dan

26. partisipasi dalam kehidupan budaya, rekreasi, waktu luang dan olah raga.

Untuk pelaksanaan ketentuan yang sudah diatur di dalamnya, Konvensi ini memberikan batasan-batasan yang harus dilaksanakan oleh negara pihak sebagaimana ketentuan Pasal 33 yang meliputi :

1.  negara-negara pihak, sesuai dengan sistem organisasi mereka, harus merancang satu atau lebih focal points dalam pemerintahan mereka untuk persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan Konvensi ini dan harus diberikan pertimbangan bagi pembentukan atau pembuatan suatu mekanisme koordinasi di dalam pemerintahan untuk memfasilitasi tindakan yang berkaitan di berbagai sektor dan di berbagai tingkatan yang berbeda;

2.  negara-negara pihak, sesuai dengan sistem hukum dan administrasi mereka, harus mempertahankan, memperkuat, merancang atau membentuk suatu kerangka kerja di dalam Negara Pihak termasuk satu atau lebih mekanisme independen sebagaimana diperlukan untuk memajukan, melindungi dan memonitor pelaksanaan Konvensi ini. Ketika merancang atau membentuk mekanisme tersebut, negara-negara pihak harus mempertimbangkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan status dan fungsi institusi nasional bagi perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia; dan

3.  masyarakat sipil, khususnya orang-orang penyandang cacat dan organisasi-organisasi perwakilan mereka, harus dilibatkan dan berpartisipasi penuh dalam proses monitoring.

 

KLAUSULA KONVENSI SEBAGAI DASAR RATIFIKASI

Indonesia meratifikasi The Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD) berdasar pada kewajiban negara pihak dalam menjamin dan memajukan pemenuhan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar semua orang cacat tanpa diskriminasi atas dasar kecacatan mereka, dimana Indonesia merupakan salah satu dari 153 negara yang telah menandatangani konvensi tersebut.

Pasal 4 ayat (1) Konvensi Internasional Penyandang Cacat menyebutkan bahwa negara-negara pihak mempunyai kewajiban untuk :

1.  mengadopsi semua langkah legislatif, administratif dan lainnya untuk pelaksanaan semua hak yang diakui dalam Konvensi ini;

2.  mengambil semua langkah yang layak, termasuk peraturan untuk memperbaiki atau menghapuskan hukum, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap orang-orang penyandang cacat;

3.  untuk mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia orang-orang penyandang cacat dalam semua kebijakan dan program;

4.  untuk menghindari keterlibatan dalam tindakan atau praktik apa pun yang tidak sesuai dengan Konvensi ini dan untuk menjamin bahwa pihak berwenang publik dan institusi-institusi publik bertindak sesuai dengan Konvensi ini;

5.  untuk mengambil semua langkah yang layak untuk menghapuskan diskriminasi atas dasar kecacatan yang dilakukan oleh orang-orang, organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan swasta mana pun;

6.  untuk melakukan atau memajukan penelitian dan pengembangan barang-barang, pelayanan jasa, peralatan dan fasilitas-fasilitas yang dirancang secara universal sebagaimana didefinisikan dalam pasal 2 dari Konvensi ini yang mewajibkan adanya adaptasi yang seminimum mungkin dan biaya serendah mungkin untuk memenuhi kebutuhan khusus seorang penyandang cacat untuk memajukan ketersediaan dan kegunaan mereka serta untuk memajukan rancangan universal dalam pengembangan standar-standar dan panduan-panduan;

7.  untuk melakukan atau memajukan penelitian dan pengembangan, serta untuk memajukan ketersediaan dan penggunaan teknologi-teknologi baru termasuk teknologi informasi dan komunikasi, alat-alat bantu gerak, peralatan dan teknologi pendukung yang sesuai dengan orang-orang penyandang cacat dengan memberikan prioritas bagi teknologi-teknologi dengan biaya yang terjangkau;

8.  untuk menyediakan informasi yang dapat diakses oleh orang-orang penyandang cacat mengenai alat-alat bantu gerak, peralatan dan teknologi pembantu termasuk teknologi-teknologi baru serta bentuk-bentuk perbantuan lainnya, pelayanan dan fasilitas pendukung;

9.  untuk memajukan pelatihan bagi para profesional dan staf yang bekerja dengan orang-orang penyandang cacat mengenai hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini dengan tujuan untuk memberikan bantuan dan pelayanan sebagaimana dijamin oleh hak-hak tersebut.

Setelah berjuang sekian lama untuk memperoleh payung hukum terhadap perlindungan hak penyandang disabilitas, Sidang Paripurna DPR yang dihadiri seluruh fraksi dan Komisi VIII sepakat mengesahkan Convention on the Right of Persons with Disabilities (CRPD/ Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas) menjadi undang-undang pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 pukul 11.40 WIB.

Saharuddin Daming, Komisioner Komnas HAM, menjelaskan bahwa sejarah perjuangan ratifikasi konvensi dimulai dengan pembentukan tim penyusun naskah akademis RUU oleh Komnas HAM pada tahun 2007. Setelah disahkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM pada tahun 2008, Saharuddin menyerahkan rancangan naskah akademis kepada Menteri Sosial.

Menurut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sebagaimana dikutip dalam tulisan pada www.komnasham.go.id yang berjudul “Pengesahan Ratifikasi CRPD: Sejarah Baru Jaminan Perlindungan Hak PD di Indonesia”, pengesahan Konvensi mencerminkan komitmen dan kepedulian seluruh elemen bangsa bagi kemajuan hak asasi manusia khususnya terhadap kemajuan penyandang disabilitas yang wajib mendapatkan perhatian dari seluruh masyarakat Indonesia serta merupakan tanggung jawab Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia termasuk para penyandang disabilitas atau yang biasa dikenal dengan sebutan penyandang cacat.

Menurut Marty, berdasarkan data PBB saat ini tercatat penyandang disabilitas di seluruh dunia sekitar 1 miliar jiwa atau sekitar 15% dari penduduk dunia yang sebagian besar berada di negara berkembang. Langkah yang harus ditempuh setelah pengesahan Konvensi menjadi Undang-Undang adalah melakukan perubahan peraturan perundangan yang berhubungan erat dengan kebutuhan penyandang disabilitas dan sudah berlaku di Indonesia untuk disesuaikan dengan Konvensi.

Dengan ratifikasi tersebut, pemerintah harus menjamin hak-hak penyandang cacat yang diatur di dalam Konvensi, yakni hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena. Hak penyandang cacat lainnya adalah mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisik berdasarkan kesamaan dengan orang lain termasuk hak untuk mendapat perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian.

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN

A.    Kesimpulan

1.  The Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD) merupakan Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Cacat yag disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sidang ke-61 tanggal 13 Desember 2006 sebagai bentuk usaha menuju pemenuhan hak asasi manusia yang menyandang kecacatan.

2.  CRPD mempunyai tujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar secara penuh dan setara oleh semua orang penyandang cacat dan untuk memajukan penghormatan atas martabat yang melekat pada diri mereka.

3.  CRPD terdiri dari 26 ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak penyandang cacat yang wajib dilaksanakan oleh para negara pihak.

 

 

 

 

4.  Indonesia meratifikasi CRPD sebagai bentuk komitmen dan kepedulian seluruh elemen bangsa bagi kemajuan hak asasi manusia khususnya terhadap kemajuan penyandang disabilitas yang wajib mendapatkan perhatian dari seluruh masyarakat Indonesia serta merupakan tanggung jawab Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia termasuk para penyandang cacat.

 

B.    Saran

1.  Ratifikasi CRPD menjadi Undang-Undang yang berlaku di Indonesia tidak akan mempunyai arti apabila tidak disertai dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku secara khusus yang berhubungan dengan para penyandang disabilitas.

2.  Perubahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kepentingan para penyandang disabilitas harus secepatnya direalisasikan serta diadakan pengawasan dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam CRPD yang telah diratifikasi serta diterapkan berdasarkan kondisi yang terdapat pada masing-masing daerah di Indonesia.

 

 

 

* * *


  • harus_bebas_korupsi.png
  • jangan_melempem.png
  • tdk_coruptor.png
  • terus_berjuang.png
  • tetap_optimis.png
kpk ppatk
ma
polri
ombudsman pmprb