gototopgototop

Sekilas Sejarah

foto kanwil 2

 

Departemen Kehakiman RI terbentuk bersamaan dengan berdirinya Republik Indonesia. Tugas pokok dan fungsi  Departemen Kehakiman di daerah Propinsi dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Sampai dengan tahun 1985 tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih dirangkap atau menginduk ke Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah di Semarang.

Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta baru dibentuk dan mulai operasional pada tahun 1985 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.06-PR.07.02 Tahun 1984 tanggal 26 November 1984 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Tipe B Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam perkembangannya Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berubah nama sesuai dengan perubahan nama Departemen induknya, yaitu pada masa reformasi pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid tahun 1999, Departemen Kehakiman RI berubah menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan dengan Menteri Prof DR. Yusril Ihza Mahendra, S.H. Konsekuensinya Kantor Wilayah di daerah-daerah berubah nomenklatur dan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor : M-12.PR.07.10 Tahun 1999.

Pada tahun 2000 pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri terjadi perubahan kembali Departemen Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Akibatnya Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan Daerah Istimewa Yogyakarta berubah nama menjadi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.07.PR.07.02 Tahun 2000 tanggal 26 Oktober 2000.

Pada Tahun 2004 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terjadi perubahan nama kembali menjadi Departemen Hukum dan HAM RI seiring lembaga peradilan tidak lagi melekat pada jajaran Mahkamah Agung RI. Pada masa tersebut jabatan Menteri Hukum dan HAM dijabat 2 orang, yakni DR. Hami Awaludin dan selanjutnya digantikan oleh Andi Mattalata, S.H.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY mempunyai unit pelaksana teknis baik dari Pemasyarakatan maupun Imigrasi. Beberapa kali nomenklatur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY mengalami perubahan.Selanjutnya seiring berjalannya waktu, pimpinan Kantor Wilayah telah mengalami pergantian hingga saat ini. Sebagai Kepala Kantor Wilayah yang pertama ialah Drs. Slamet Sarwoko, Bc.AK (1985-1986); Lies Soegondo. S.H. (1986-1989); Drs. Soejarno Sih, S.H.,CN. (1989-1999); Drs. Bayir Nuri (1999-2000); Muljowiyono, S.H. (2000-2003). Pada tahun 2003-2007 dilanjutkan oleh Ririm Djati Perbawati, S.H.; Soemoeljo. P, S.H.; (2007-2008); Mhd. Nasir Alwi, S.H., M.M (2008-2009) diteruskan oleh Bambang Rantam Sariwanto, S.H. M.M. (Februari 2009-Oktober 2009); Widi Asmoro, S.H., (2009-2010); Dr. Susi Susilawati, S.H., M.H dan Danan Purnama, S.H., M.H. (2011-2012). Tahun 2012-2013 dilanjutkan oleh Rusdianto, S.H.M.Hum; dan mulai akhir 2013 sampai dengan saat profil ini disusun dijabat oleh Endang Sudirman, Bc.IP., S.Sos. MM yang sebelumnya menjabat Kepala Divisi Pemasyarakatan di Kantor Wilayah Kementeriann Hukum dan HAM DIY.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • harus_bebas_korupsi.png
  • jangan_melempem.png
  • tdk_coruptor.png
  • terus_berjuang.png
  • tetap_optimis.png
kpk ppatk
ma
polri
ombudsman pmprb