gototopgototop

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

alt

 

Bagian Kelima

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

 

Pasal 39

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal atau Badan Terkait di wilayah

 

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

  1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitas pembentukan produk hukum daerah, pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Penyuluh Hukum serta pejabat fungsional tertentu lainnya, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengkajian dan penelitian di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan;
  2. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dak kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitas pembentukan produk hukum daerah, pengembangan Perancang Peranturan Perundang-undangan dan Penyuluh Hukum serta pejabat fungsional tertentu lainnya, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengkajian dan penelitian di bidang hukum dan hak asasi manusia serta pemantauan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan;
  3. Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  4. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan unit pelaksana teknis pelayanan hukum dan hak asasi manusia berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

 

Pasal 41

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas :

  1. Bidang Pelayanan Hukum;
  2. Bidang Hukum; dan
  3. Bidang Hak Asasi Manusia.

 

Pasal 42

Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanaan pembinaan dan pengendalian, pelaksanaan tugas teknis kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas tenisdi bidang pelayanan administrsi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, penyuluh hukum dan bantuan hukum, serta pengembangan Penyuluh hukum di wilayah.

 

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 , Bidang Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi :

  1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, penyuluh hukum dan bantuan hukum, serta pengembangan penyuluh hukum di wilayah; dan
  2. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas terknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, penyuluh hukum dan bantuan hukum, serta pengembangan penyuluh hukum di wilayah.

 

Pasal 44

Bidang Pelayanan Hukum terdiri atas :

  1. Subbidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual; dan
  2. Subbidang penyuluhan hukum dan bantuan hukum.

 

Pasal 45

  1. Subbidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasii pengawasan notaris, kewarganegaraan, pengoordinasian masalah partai politik, penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penyidikan di bidang hak kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta pemantauan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan; dan
  2. Subbidang penyuluhan hukum dan bantuan hukum. mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, dan bantuann hukum serta pengembangan Penyuluh Hukum di wilayah.

 

Pasal 46

Bidang Hukum memepunyai tugas melaksanaan pembinaan dan pengendalian, pelaksanaan tugas teknis kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas tenis di bidang pelayanan dokumentasi dan informasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah, serta bimbingan teknis di wilayah.

 

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 , Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi :

  1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan dokumentasi dan informasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, dan pengembangan perancangan Peraturan Perundang-undangan di wilayah serta bimbingan teknis; dan
  2. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas terknis di bidang pelayanan dokumentasi dan informasi hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, dan pengembangan perancangan Peraturan Perundang-undangan di wilayah serta bimbingan teknis.

 

Pasal 48

Bidang Hukum terdiri atas :

  1. Subbidang fasilitasi pembentukan produk hukum daerah; dan
  2. Subbidang dokumentasi dan informasi hukum.

 

Pasal 49

  1. Subbidang fasilitasi pembentukan produk hukum daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi penyusunan program legislasi daerah dan naskah akademik, fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah, peta permasalahan hukum pengkajian/ penelitian hukum, mediasi dan konsultasi, inventarisasi produk hukum daerah, serta pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah;
  2. Subbidang dokumentasi dan informasi hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan dokumentasi dan informasi hukum, koordinasi, konsultasi dokumentasi dan informasi hukum dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota.

 

Pasal 50

Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi, penguatan, pelayanan komunikasi masyarakat, penyusunan profil pembangunan hak asasi manusia, pengkajian dan penelitian, serta sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hak asasi manusia.

 

Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimksud dalam Pasal 50, Bidang Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

  1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi, penguatan, pelayanan komunikasi masyarakat, penyusunan profil pembangunan hak asasi manusia, pengkajian dan penelitian, serta sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hak asasi manusia serta penyusunan profil pembangunan hak asasi manusia; dan
  2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi, penguatan, pelayanan komunikasi masyarakat, penyusunan profil pembangunan hak asasi manusia, pengkajian dan penelitian, serta sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hak asasi manusia serta penyusunan profil pembangunan hak asasi manusia.

  • harus_bebas_korupsi.png
  • jangan_melempem.png
  • tdk_coruptor.png
  • terus_berjuang.png
  • tetap_optimis.png
kpk ppatk
ma
polri
ombudsman pmprb